HUKUM TATA NEGARA III (SUMBER)

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada:

a.       Sumber Hukum Materiil:

1)      Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

2)      Pancasila

b.      Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 yang telah diubah dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1)      Undang-Undang Dasar 1945;

2)      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;

3)      Undang-Undang;

4)      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

5)      Peraturan Pemerintah;

6)      Keputusan Presiden;

7)      Peraturan Daerah.

Selanjutnya, tentang tata urutan perundang-undangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam tabel sebagai berikut:

Tap MPR No. III/MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2011
1. UUD 1945 2.      Ketetapan MPR 3.      UU 4.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang/Perpu 5.      Peraturan Pemerintah 6.      Keputusan Presiden 7.      Peraturan Daerah